Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah adalah ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Namun, di balik dedikasi pelayanannya, banyak RSU Pemerintah menghadapi dua tantangan besar yang sudah berlangsung lama: kekurangan tenaga medis dan keterbatasan pendanaan. 

Kekurangan Tenaga Medis

Indonesia menghadapi defisit signifikan dalam jumlah dan distribusi tenaga medis, terutama dokter umum dan spesialis:

• Rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia hanya 0,47, jauh di bawah rata-rata global 1,75. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-147 dari 205 negara. 
• Kekurangan sekitar 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis untuk mencapai standar ideal. 
• Distribusi tidak merata: Sekitar 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa, meninggalkan wilayah timur Indonesia dengan kekurangan tenaga medis yang signifikan.
• Kapasitas pendidikan terbatas: Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter per tahun. 

Keterbatasan Pendanaan

RSU Pemerintah sering kali beroperasi dengan dana yang terbatas, menghadapi berbagai tantangan finansial:​

• Alokasi anggaran kesehatan rendah: Belanja APBN untuk sektor kesehatan hanya sekitar 2% dari total anggaran, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
• Ketergantungan pada BPJS Kesehatan: RSU Pemerintah sangat bergantung pada pembayaran dari BPJS Kesehatan, yang sering kali mengalami keterlambatan dan tidak mencukupi biaya operasional.
• Beban tambahan selama pandemi: Selama pandemi COVID-19, RSU Pemerintah menghadapi peningkatan biaya operasional dan penurunan pendapatan akibat berkurangnya kunjungan pasien non-COVID-19. ​

Apa sebenarnya penyebab utama dari masalah ini?

• Ketergantungan pada APBD/APBN

Sebagian besar RSU Pemerintah sangat bergantung pada anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Namun, alokasi anggaran sering kali terbatas, tersaingi oleh kebutuhan sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur. Fluktuasi politik dan perubahan kebijakan juga turut mempengaruhi konsistensi pendanaan.

• Distribusi Tenaga Medis yang Tidak Merata

Indonesia mengalami ketimpangan distribusi dokter dan tenaga kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. RSU Pemerintah, terutama yang berada di daerah terpencil, kesulitan mendapatkan dan mempertahankan tenaga medis karena fasilitas yang kurang memadai, insentif rendah, dan peluang karir terbatas. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan menjadi masalah serius, terutama di wilayah timur Indonesia:​

• 266 dari 415 RSUD belum memiliki tujuh jenis spesialis dasar (Sp.A, Sp.OG, Sp.B, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK, dan Sp.PD). ​
• Wilayah Indonesia Timur paling terdampak, dengan beberapa kabupaten tidak memiliki satupun dokter spesialis. ​

• Status Kepegawaian yang Kurang Menarik

Banyak tenaga kesehatan enggan bekerja di RSU Pemerintah karena status kepegawaian yang tidak pasti, seperti kontrak jangka pendek (honorer atau pegawai BLUD) yang tidak menjamin karir jangka panjang dan kesejahteraan. Hal ini memperburuk tingkat retensi SDM.

• Tuntutan Pelayanan Tinggi, Dukungan Terbatas

RSU Pemerintah harus melayani jumlah pasien yang tinggi, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Namun, tarif penggantian dari BPJS seringkali belum menutupi biaya operasional sebenarnya, membuat RSU Pemerintah harus “tekor” dan menambal kekurangan dari sumber lain yang juga terbatas.

• Birokrasi dan Regulasi yang Kaku

Prosedur pengadaan barang, perekrutan tenaga kerja, serta manajemen anggaran kerap terbentur birokrasi. Hal ini menghambat fleksibilitas RSU Pemerintah dalam mengambil langkah-langkah efisien dan inovatif dalam mengelola SDM dan dana.

Bagaimana Jalan Keluarnya ?

Solusi jangka panjang harus melibatkan reformasi sistemik: peningkatan otonomi manajemen RSU Pemerintah melalui status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), insentif khusus bagi tenaga medis di daerah, penyesuaian tarif pelayanan kesehatan, dan optimalisasi kemitraan dengan swasta dan komunitas.

Kesimpulan:

Kekurangan tenaga dan dana di RSU Pemerintah bukan sekadar masalah teknis, melainkan akibat dari struktur sistem yang kompleks. Butuh komitmen lintas sektor dan keberanian reformasi untuk menyelamatkan pelayanan kesehatan publik dari kelelahan yang terus-menerus.

Referensi

1. Ananda, R. (2021). Analisis Keterbatasan Dana di Rumah Sakit Pemerintah. Jurnal Sosialita, 12(3), 145–158. https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/9271/5809 
2. Dinas Kesehatan Papua. (2023). Krisis Dokter di Indonesia: Upaya Pemerintah dan Tantangan Mendesak. https://dinkes.papua.go.id/krisis-dokter-di-indonesia-upaya-pemerintah-dan-tantangan-mendesak/ 
3. GoodStats. (2024). Timpangnya Distribusi Tenaga Kesehatan di Wilayah Timur Indonesia. https://data.goodstats.id/statistic/timpangnya-distribusi-tenaga-kesehatan-wilayah-timur-indonesia-krisis-dokter-spesialis-vlkSo 
4. KBR. (2023, Oktober 18). Jokowi: Indonesia Kekurangan 124 Ribu Dokter Umum dan 29 Ribu Dokter Spesialis. https://kbr.id/berita/nasional/jokowi-indonesia-kekurangan-124-ribu-dokter-umum-dan-29-ribu-dokter-spesialis 
5. Kementerian Kesehatan RI. (2023). Indonesia Butuh Percepatan Dokter Spesialis untuk Pemerataan Layanan Kesehatan. https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20250207/0147359/ 
6. UI Public Health. (2022). Analisis Pembiayaan RSU Pemerintah dan Ketergantungan pada BPJS. EKI Journal, 4(2), 50–62. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=eki 
7. UGM. (2023). Indonesia Kekurangan 25.732 Dokter Spesialis. https://ugm.ac.id/id/berita/23634/ 

Penulis : Zulfiqar Hamid

Reviewer : Nahda Salimah